Jenis-Jenis Pelayanan

DASAR HUKUM PELAYANAN

1. Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
6. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 194 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 351 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

JENIS - JENIS PELAYANAN

1. Pengesahan Pendirian Koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menerbitkan SK. Badan Hukum Koperasi berdasarkan Kelayakan Kelembagaan dan Usahanya dengan dilengkapi Persyaratan sebagai berikut :

• Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi
• Anggaran Dasar yang telah dibuat oleh Notaris
• Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi
• Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi
• Surat Kuasa Pendirian Koperasi
• Susunan Pengurus dan Pengawas
• Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas
• Surat Keterangan Domisili Usaha dari Camat
• Rencana Kerja 3 Tahun kedepan
• Bukti Penyetoran Modal Awal sekurang-kurangnya (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)
• Surat Pernyataan telah membayar Simpanan Pokok dan menjadi anggota Koperasi

URAIAN PROSEDUR

1. Pemberkasan Pendiri / Pengurus Kelompok Konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka Persiapan Pembentukan Koperasi
2. Mengadakan Rapat Pembetukan Koperasi dengan mengundang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memberikan penyuluhan tentang Perkoperasian
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerbitkan Sertifikat Pra Koperasi, setelah anggota memenuhi simpanan Pokok dan Surat Pernyataan menjadi Anggota Koperasi
4. Pengurus menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan Anggaran Dasar setelah Koperasi dinilai layak secara ekonomi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Penilaian terhadap Anggaran Dasar dan kelengkapan yang diperlukan sesuai ketentuan
6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerbitkan Surat Keputusan Pendirian / Badan Hukum Koperasi

          

      2.    Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerbitkan SK. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi berdasarkan dengan memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

Permohonan Pengesahan Perubahan Anggara

Kategori Terkait

Contact

Email : koperasibonekab@yahoo.com / Mobile : +62 85 255 299 167