Label:
Berita
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya
KUMK Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, mengemukakan hingga
Agustus 2013, ada 2 koperasi yang telah difasilitasi menjalankan usaha
di bidang agroekoturisme.
Pembangunan agroekoturisme di
Indonesia
merupakan bagian integrasi dari pembangunan pariwisata yang dilakukan
dengan community based tourisme (CBT). Dan sejalan dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2008 pasal 17 tentang kepariwisataan.
”Kepariwisataan secara eksplisit
mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberi perhatian
dan dukungan kebijakan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah
(KUKM) agar berperan di sektor pariwisata,” katanya kepada Bisnis, Kamis
(15/8/2013).
Dukungan tersebut berupa kebijakan
pengembangan KUKM agar mampu berperan sebagai pelaku industri pariwisata
secara luas. Kajian dilakukan sejak 2009, dan pada 2010 dilaksanakan
program rintisan di Jawa Timur dan di Bali.
Adapun koperasi yang menerima
fasilitasi berupa pembiayaan atau modal untuk pengembangan usaha
diberikan kepada Koperasi Holtikultura 45 Bantaeng, Sulawesi Selatan
serta Koperasi Sri Merta Sujati di Tabanan, Bali.
Menurut Wayan Dipta, terhadap SDM
Koperasi Holtikultura 45 dilakukan pembinaan serta dana bantuan sosial
yang digunakan untuk membangun lokasi penjualan souvenir dan sepeda
gunung. Bagi Koperasi Sri Merta Sujadi bantuan sosial untuk membangun
homestay.
Pembangunan homestay dinilai sangat
strategis karena wilayah kerja koperasi itu merupakan warisan budaya
dunia yang sudah ditetapkan United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan , Keilmuan, dan
Kebudayaan PBB .
Program ini merupakan tindak lanjut
dari pengembangan kapasitas koperasi pada industri pariwisata nasional.
Pada 2011 bantuan pengembangan kapasitas SDM koperasi dan dana bantuan
sosial diberikan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.
Pada tahun lalu penerima bantuan
juga dua koperasi dari Provinsi Sulawesi tengah dan Kalimantan Timur.
Setiap koperasi menerima bantuan social sebesar Rp100 juta. Pengembangan
ini juga sejalan dengan agenda negara-negara Brunei
Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East Asean Growth Area
(BIMP-EAGA),” papar I Wayan Dipta.


0 komentar:
Posting Komentar